Banyak Salah Kaprah, Hasil Tanaman di atas Tanah Gadai Hak Siapa?

  • Whatsapp
Hukum Pemanfaatan Hasil dari Tanah Gadai
Ilustrasi Pemanfaatan Hasil dari Tanah Gadai

Batumartaupdate.com – Hiruk pikuk kehidupan bermasyarakat terkadang memandang suatu perkara hanya dengan logika dan keuntungan pribadi, namun mengabaikan hukum dan kaidah yang telah diajarkan oleh agama, contoh saja perihal Tanah Gadai, yang kebanyakan terjadi dimasyarakat adalah penikmat hasil tanaman dari proses gadai ini adalah pihak yang menerima Gadai.

Sebaiknya hal ini perlu dipahami dan dicermati bersama oleh kita semua bahwa dalam ajaran islam ada bab khusus yang menerangkan tata cara Gadai atau Rahn, tentunya telah terbukti sebagai patokan dan rujukan dalam menjaga kerukunan umat dalam bermasyarakat.

Berikut pembahasan yang dikutib dari laman nu.or.id, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua khususnya seluruh warga Batumarta semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT, Aamiin.

Gadai (rahn) secara syara’ pada dasarnya merupakan akad utang (qardl) yang disertai dengan jaminan berupa barang sebagai kepercayaan (watsiqah), yang mana bila suatu ketika pihak yang berutang terhambat dari membayar utangnya, maka barang tersebut bisa dijual untuk keperluan melunasinya.

Definisi ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy:

الرهن …. شرعا جعل عين مالية وثيقةً بِدَينٍ يُستوفى منها عند تعذر الوفاء

Gadai secara syara’ merupakan upaya menjadikan suatu barang hartawi sebagai jaminan kepercayaan atas utang (dain) yang akan dilunasi dengan mengambil sebagian harganya ketika terjadi kesulitan pelunasan”.
(Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadh al-Taqrib, Beirut: Dar Ibn Hazm li Thaba’ah wa al-Tauzi’, tt., h. 177).

Melihat dari akad gadai, maka hal ini merupakan sebuah akad amanah. Sebagai amanah, maka tidak layak bagi pihak yang menerima gadai (murtahin) untuk mengambil “manfaat” dari barang gadai (marhun) yang merupakan barang amanah. Termasuk bagian dari mengambil “manfaat” barang gadai tersebut adalah menggunakan atau mengelola barang gadai.

Dalam mazhab Syafi’i, pemanfaatan semacam ini dipandang sebagai qardlu jara naf’an (utang menarik kemanfaatan) sehingga masuk rumpun Riba Qardhi.

Riba Qardhi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami. Contoh, A meminjam uang kepada B sebesar Rp. 5.000 dan B mengharuskan kepada A mengembalikan uang itu sebesar Rp. 5.500. Tambahan lima ratus rupiah.

Ilustrasi Kesepakatan antara Kedua Pihak dalam Proses Gadai
Ilustrasi Kesepakatan antara Kedua Pihak dalam Proses Gadai

Setiap barang amanah, pemanfaatannya harus disertai izin dari pemiliknya (penggadai). Tanpa adanya izin pemiliknya maka pemanfaatan itu termasuk pengambilan hak secara ghashab.

Sebaliknya, bila disertai adanya izin maka penggunaan barang tersebut adalah termasuk akad i’arah (pinjam barang) khususnya bila fisik barang tersebut masih ada dan tidak rusak.

Namun, bila fisik barang yang dipinjam itu menjadi rusak/hilang, maka hukum i’arah tersebut berubah menjadi utang barang (qardlu) sehingga wajib mengembalikan kepada pemiliknya.

Dalam konteks Gadai Tanah diatas, Hasil dari tanaman yang ada di tanah gadai merupakan hak milik dari Penggadai (Pemilik Tanah). Oleh karenanya hak memanen dan menjual hasilnya adalah Mutlak Hak Penggadai (Pemilik Tanah) dan bukan Hak Penerima Gadai.

Pemanfaatan dan pengambilan buah/hasil tanaman tersebut dapat dipandang sebagai pengambilan manfaat atas utang gadai yang di berikan kepada penggadai, sehingga hukumnya adalah HARAM karena illat (alasan) riba’. Pendapat ini merupakan pendapat yang terkuat dari kalangan mazhab Syafi’i.

Meski dalam mazhab Syafi’i ada istilah bai’ bi syarthin, namun syarat yang dimaksud di sini tidak boleh bersifat berlawanan dengan maksud jual beli, yaitu hurriyatu al-tasharruf (bebasnya pengelolaan oleh pembeli) dan tamlik (berpindahnya kepemilikan).

Oleh karenanya, dalam konteks Syafi’iyah, jual beli yang disertai janji akan dibeli lagi oleh pihak penjual, merupakan akad yang bertentangan dengan muqtadlal ‘aqdi (tujuan akad) dari jual beli, yaitu bebasnya tasarruf, karena dalam barang yang sudah dibeli terdapat hak kebebasan bagi pembeli untuk menjualnya ke pihak lain atau mengelolanya sendiri.

Namun, jika barang itu kelak harus dijual lagi ke penjual pertamanya, maka itu sama saja dengan menghindar dari utang menarik kemanfaatan yang berlaku lewat akad rahn (gadai), sehingga termasuk riba’ yang diharamkan.

Namun dalam konteks Hanafiyah bai’ bi al-wa’di atau bai’ bi al-wafa ini hukumnya adalah boleh karena pertimbangan istihsan dan kemaslahatan yang umum pada kedua pihak yang berakad.

Hal tersebut juga didukung dengan dasar dalil bahwa orang Islam itu senantiasa taat pada janji yang telah dilakukan (al-muslimuna ala syuruthihim). Sehingga praktik yang menyerupai gadai dalam mazhab Hanafi ini dilakukan dengan jalan berikut:

  1. Pihak penggadai menjual barangnya kepada pihak penerima gadai disertai janji bila penggadai itu telah memiliki sejumlah uang untuk menebusnya, maka barang itu harus dijual kembali oleh penerima gadai kepada pihak penggadai.
  2. Selama pihak penggadai belum bisa membeli lagi barang yang telah dijualnya, pihak penerima gadai berhak memanfaatkan barang yang sudah dibelinya dengan pola jual beli bai’ bi al-wafa’ ini.

Akad bai’ bi al-wafa’ ini secara resmi dinyatakan sebagai legal oleh Fatwa DSN MUI dan dipergunakan dalam praktik transaksi REPO karena illat kemaslahatan.

Oleh karena itu, dalam konteks individu akad ini juga bisa dimanfaatkan dengan catatan bahwa barang yang dijadikan objek akad merupakan barang yang tidak susut nilai (seperti tanah).

Namun untuk barang yang bersifat susut nilai (mobil atau sepeda motor), pemakaian akad ini justru tidak maslahah disebabkan kerugian dapat terjadi pada pihak penggadai.

Source: nu.or.id
Editor: F-Wtk

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *