Ruh Demokrasi di OKU Mulai Hilang? Siapa yang berkuasa, Rakyat atau Parpol?

  • Whatsapp
Demokrasi Status Quo di Kabupaten OKU

Batumartaupdate.com – Tahun ini Indonesia punya hajat besar, Sistem Demokrasi diwujudkan dalam proses Pilkada yang akan digelar serentak di 270 daerah yang terdiri 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Salah satunya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan.

Ada fenomena menarik yang terjadi di Kabupaten Berjuluk “Bumi Sebimbing Sekundang” ini, yakni praktik Borong Dukungan Partai Politik, terutama yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), tentunya dengan satu tujuan agar dukungan partai-partai politik tersebut hanya mengarah pada satu calon Kepala Daerah.

Read More

Kalau hal seperti ini terjadi, maka Kotak Kosong (Kolom Kosong) yang akan menjadi lawan tandingnya, tentunya sangat ironis bahwa praktik seperti ini dilakukan oleh incumbent yang notabene orang nomer satu di Kabupaten OKU.

Ada kemungkinan hal ini dilakukan untuk mempercepat laju pembangunan di Kabupaten OKU yang sangat membutuhkan dukungan semua pihak, namun kemungkinan lainnya adalah kurangnya percaya diri incumbent dikarenakan tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam semua bidang selama periode menjabat kemarin.

Bagi penulis, faktor  terakhir inilah yang sangat dominan, terlebih praktik borongan partai politik berarti pula incumbent hendak Menghegemoni politik dan kekuasaan dengan tujuan melanggengkan Status Quo atau ‘mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya’.

Hal ini juga sebagai bukti bahwa tidak adanya Pengkaderan di Kabupaten OKU dan melemahnya Sistem Demokrasi.

Sebenarnya ada beberapa Kader Potensial yang siap Head to Head dengan incumbent, namun karena mungkin ketamakan kekuasaan, sehingga dikebirilah Sistem Demokrasi oleh pemilik kekuasaan dan  modal.

Dukungan apapun bentuknya dalam konteks pemilihan jelas bukan sesuatu yang cuma-cuma, balas budi tentu akan menjadi jawaban fenomena tersebut andai kata nanti diumumkan sebagai jawara dan sudah bisa diprediksi sebagai dampaknya yaitu merebaknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten ini.

Dengan demikian, sudah barang tentu sebagai rakyat yang berkuasa atas hadirnya roda pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus melawan intrik politik yang bisa dibilang “nyeleneh” ini dengan mengkampanyekan Demokrasi secara utuh serta mengkampanyekan seruan “Gunakan Hak Pilih” agar tidak terjadi ketimpangan dan kehancuran dalam proses Demokrasi di Kabupaten OKU.

Ilustrasi Demokrasi Berdaulat di Tangan Rakyat
Ilustrasi Demokrasi Berdaulat di Tangan Rakyat

Apabila rakyat sudah bersatu dan berkehendak bisa saja kontestasi Politik tahun 2020 di Kabupaten OKU dimenangkan oleh Kotak Kosong (Kolom Kosong) seperti yang pernah terjadi di Pilkada Kota Makassar tahun 2018. Saatnya kita sebagai rakyat harus berani menentukan sikap dan melawan para pemilik fulus yang telah membajak jalannya proses Demokrasi kita di Kabupaten OKU ini.

Apabila terjadi perlawanan yang sengit antara Calon Kepala Daerah versus Kotak Kosong di Pilkada 9 Desember 2020 nanti, berarti Ruh Demokrasi di Kabupaten OKU masih bisa Bangkit dengan Gagah, terlebih apabila terjadi kemenangan atas kotak kosong pada perhelatan tersebut.

Dengan menggunakan Hak Pilih dengan baik dan benar berarti kita turut andil dalam menyelamatkan Kabupaten OKU dari pembajakan para pemodal yang disinyalir akan menciptakan pemimpin daerah boneka sehingga membuat Budaya KKN semakin marak dan subur di negeri ini.
Satu Kata “LAWAN”.

(Yeem Asfai)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *